Layanan internet dan telepon dimatikan di sejumlah daerah di tengah ketegangan dan kemungkinan terjadinya aksi demonstrasi skala besar menentang keputusan pemerintah pusat.
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di bawah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, dalam kampanye pemilu Mei-Juni 2019, mencabut status khusus. Partai itu meraih kemenangan meyakinkan.
Reaksi Pakistan
Pakistan yang juga mengklaim wilayah Kashmir mengecam pencabutan status khusus di sebagian wilayah Kashmir itu dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal.
"Kami akan menempuh segala opsi yang mungkin," demikian pernyataan Pakistan sebagai tanggapan.
"India melakukan tindakan yang berbahaya yang akan berdampak serius terhadap perdamaian dan stabilitas regional," kata Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi.