Melalui unjuk rasa, para penentangnya menuding Mursi membiarkan kaum Islamis memonopoli kancah politik dan memusatkan kekuasaan ke tangan Ikhwanul Muslimin.
Lebih lanjut, Mursi dituduh salah mengelola ekonomi dan gagal menangani berbagai isu yang diserukan para demonstran yang menyuarakannya ke jalan-jalan di berbagai kota di Mesir.
Penentangan publik terhadap Mursi dimulai pada November 2012 ketika Mursi mengeluarkan dekrit yang memberinya kewenangan lebih—guna memastikan parlemen yang didominasi kaum Islamis dapat menyelesaikan draf konstitusi baru.
Di tengah kekacauan, Mursi mengeluarkan dekrit lanjutan yang memberi kewenangan kepada militer untuk melindungi lembaga-lembaga nasional dan tempat pemungutan suara sampai referendum draf konstitusi digelar pada 15 Desember 2012.
Kalangan pengritik menyebut dekrit itu berujung pada pemberlakuan hukum darurat dan bentrokan antara pendukung Morsi dan kubu oposisi yang menewaskan 50 orang.