Brasil menyelenggarakan pemilu setiap empat tahun dan mewajibkan warga yang memenuhi syarat untuk memberikan suara. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tanpa alasan yang sah dapat dikenai denda ringan.
Hampir 160 juta pemilih yang memenuhi syarat diperkirakan menggunakan mesin pemungutan suara elektronik untuk memilih kandidat presiden dan sejumlah jabatan publik lainnya, termasuk anggota legislatif tingkat negara bagian dan federal, gubernur, serta senator.
Brasil mulai menggunakan mesin pemungutan suara elektronik pada 1990-an untuk mengatasi kecurangan dalam pemilu. Sebelum sistem tersebut diterapkan, praktik seperti pengisian kotak suara secara ilegal, pencurian kotak suara, dan pemalsuan surat suara kertas dilaporkan pernah terjadi.
Sistem elektronik memungkinkan hasil pemungutan suara diketahui hanya beberapa jam setelah tempat pemungutan suara ditutup.
Menjelang pemilu 2022, Jair Bolsonaro berulang kali mempertanyakan keandalan sistem pemungutan suara elektronik Brasil tanpa memberikan bukti yang mendukung tuduhannya. Menurut laporan AP, tidak pernah ditemukan kecurangan signifikan dalam sistem tersebut.
Pemilu kali ini menjadi penentu arah politik Brasil di tengah perdebatan mengenai keamanan, kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan hubungan luar negeri.