Namun dia menegaskan tidak tahu seberapa luas fenomena itu.
"Bagi saya, bukan hanya skalanya yang penting. Saya Perdana Menteri Denmark juga seorang perempuan. Dan saya tidak bisa menoleransi penindasan terhadap wanita," katanya.
Pada Agustus 2018, Denmark melarang penggunaan cadar serta burqa dan niqab di tempat umum. Pelanggarnya dikenakan hukuman denda.
Aktivis hak asasi manusia (HAM) dan organisasi keagamaan mengkritik larangan tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan kebebasan perempuan dalam memilih.