"Sebagai pemerintah kami harus mengatakan sangat, sangat menyesal; dan kami harus meminta maaf kepada keluarga dan institusi mereka tentang insiden ini," kata Senaratne, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (23/4/2019).
Presiden Sirisena memecat PM Wickremesinghe pada Oktober lalu karena perbedaan politik. Namun, jabatan Wickremesinghe dipulihkan kembali beberapa pekan kemudian atas perintah Mahkamah Agung.
Hubungan presiden dan perdana menteri belum membaik. Menurut Senaratne, perbedaan mereka ini menunda keputusan pemerintah.
Pada Minggu, ketika presiden melakukan perjalanan ke luar negeri dan negara itu terguncang oleh serangan bom, Wickremesinghe mengadakan pertemuan Dewan Keamanan. Namun, menurut Senaratne, para anggota dewan tersebut tidak muncul.
"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kita melihat bahwa Dewan Keamanan menolak datang untuk pertemuan dengan perdana menteri negaranya," katanya.