Namun, undangan tersebut dibatalkan sepihak tanpa ada konfirmasi. Pembatalan itu rupanya berkaitan dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prilaku Penyimpangan Seksual.
"Kemudian tanpa ada komunikasi, undangan tersebut dibatalkan sepihak oleh @usaidindonesia dan @fhi360 dengan membawa perda penyimpangan seksual yang diinisasi oleh dprd. Kembali dengan penilaian sepihak tanpa komunikasi apapun," sambung cuitan tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, benar surat yang beredar tersebut memang telah diterima dari USAID dan Madani. Padahal, dirinya sudah menerima undangan tersebut dengan positif pada Februari 2022 lalu.
"Saya menerima undangan sudah dari bulan Februari. Saya respons segera secara positif dan kesediaan memenuhi undangan untuk menjadi pembicara pada forum tersebut. Kesempatan baik untuk berbagi tentang upaya yang tidak mudah dalam membangun kota inklusif dan toleran," kata Bima kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).
Bima Arya pun kecewa dengan USAID dan Madani terkait pembatalan sebagai pembicara dan keikutsertan Kota Bogor dalam forum tersebut. Karena, keputusan itu dinilai hanya sepihak dan tidak ada konfirmasi.