"Tapi kemarin pihak USAID mendadak membatalkan sepihak tanpa ada kesempatan untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi memadai," ujarnya.
Sejak 2014, Pemkot Bogor terus berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil untuk melakukan edukasi tentang HAM, implementasi berbagai kebijakan strategis yang ramah HAM dan juga penyelesaian berbagai kasus lama yang bertentangan dengan nilai-nilai keberagaman.
"Masuknya nilai-nilai HAM dalam RPJMD, pembangunan infrastruktur bagi kaum difabel, pengembalian fungsi ruang publik untuk kepentingan umum, penguatan sistem meritokrasi dalam penempatan pejabat publik, perlindungan terhadap kebebasan menjalankan ibadah bagi semua keyakinan dan selesainya konflik GKI Yasmin adalah beberapa contoh dari sekian banyak komitmen kuat kami dalam membangun kota yang inklusif dan toleran," tutur Bima Arya.