JAKARTA, iNews.id - Dinas Dukcapil Jakarta telah menonaktifkan lebih dari 200.000 NIK warga yang tidak berdomisili di Jakarta. Kebijakan itu, membuat sebagian warga kurang mampu kehilangan akses bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Anggota DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo mengaku banyak menerima keluhan warga yang terdampak program penonaktifan NIK. Padahal, warga tersebut masih tinggal di Jakarta.
Warga yang terdampak mengaku hanya berpindah rumah sewa ke rukun tetangga (RT) lain dalam satu wilayah kelurahan yang sama.
“Saya telah menerima banyak pengaduan dari warga yang KTP nya nonaktif, padahal hanya pindah RT/RW atau kelurahan,” kata Dwi Rio seperti dikutip dari situs resmi DPRD Jakarta, Sabtu (6/7/2024).
Anggota Komisi A itu menyayangkan penonaktifan NIK yang salah sasaran. Kebijakan itu membuat masyarakat kurang mampu tidak bisa mendapat bantuan yang seharusnya didapatkan.