IDI juga meminta kepastian pembayaran pendapatan dokter. Seluruh komponen pendapatan yang menjadi hak dokter diusulkan dibayarkan paling lambat satu bulan setelah bulan pelayanan dilaksanakan.
Pada akhirnya, IDI meminta pemerintah mempertimbangkan standar tersebut sebagai acuan nasional dan mendorong pemerintah pusat maupun daerah menyiapkan anggaran yang memadai untuk penerapannya.
Menjadi catatan, seluruh angka dan skema tersebut masih berupa usulan PB IDI. Artinya, belum ada keputusan pemerintah yang menetapkan standar pendapatan minimum tersebut sebagai gaji dokter yang berlaku secara nasional.