JAKARTA, iNews.id – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah menetapkan standar pendapatan minimum bagi dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Bagi IDI, usulan tersebut bukan hanya menyangkut kesejahteraan dokter, tetapi juga berkaitan dengan mutu pelayanan, keselamatan pasien, hingga pemerataan tenaga medis.
Permintaan itu disampaikan melalui surat PB IDI Nomor 2009/PB/E.9/08/2026 yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Surat tersebut diterbitkan pada 27 Agustus 2026 dan ditandatangani Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto serta Sekretaris Jenderal Telogo Wismo Agung Durmanto.
Dalam surat tersebut, IDI mengusulkan standar pendapatan minimum atau take home pay minimum sebesar Rp34.830.140 per bulan untuk dokter umum Puskesmas, Rp30.825.067 untuk dokter umum rumah sakit, dan Rp110.943.487 untuk dokter spesialis. Perhitungannya menggunakan standar waktu kerja 8 jam per hari, 40 jam per minggu, atau 160 jam per bulan.
IDI menilai standar pendapatan minimum diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan medis. Dokter memiliki tanggung jawab profesional yang besar, terutama karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien.
Dalam usulannya, IDI juga menyoroti tuntutan pelayanan yang terus meningkat, standar kompetensi dan etik yang harus dipenuhi, serta risiko profesi dan tanggung jawab hukum yang melekat pada pekerjaan dokter.