JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membatasi masa kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal 2 tahun melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan baru ini juga melarang perusahaan menerapkan sistem PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 82 UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur PKWT. Dalam aturan itu, jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan tertentu ditetapkan paling lama 2 tahun.
Perusahaan juga hanya diperbolehkan memperpanjang kontrak sebanyak dua kali. Masing-masing perpanjangan memiliki batas waktu paling lama 1 tahun.
Selain membatasi masa kontrak, UU Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan dan pekerja membuat perjanjian kerja tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.
Apabila perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis, hubungan kerja tersebut dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).