SORONG, iNews.id - Tim Satgas Ilegal Mining dari Bareskrim Polri memperluas penyidikan kasus dugaan pelanggaran dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah izin tambang bermasalah di empat pulau strategis kawasan tersebut.
Pada Selasa (17/6/2025) sore, tim penyidik menggeledah kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Raja Ampat, sekaligus memeriksa rumah pribadi Kepala Bagian Hukum, Fadil Tafalas.
"Ada sejumlah polisi, katanya dari Mabes Polri, periksa ruangan Bagian Hukum Setda. Informasi katanya soal izin-izin tambang di Raja Ampat," ujar seorang pegawai pemda yang tak ingin disebutkan namanya, seperti dilansir dari iNewssorongraya.id.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tiba di kantor Setda sekitar pukul 12.00 WIT. Mereka langsung memeriksa ruang Bagian Hukum dan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan penerbitan IUP nikel di kawasan konservasi tersebut.
Tak hanya itu, Fadil Tafalas turut dibawa untuk pemeriksaan lanjutan. Tim juga melakukan penggeledahan di kediamannya hingga malam hari. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian.