JAKARTA, iNews.id - Dokumen berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2024-2029 beredar. Draf itu memuat jumlah komisi di DPR bertambah dari 11 menjadi 13 berikut daftar mitra kerjanya.
Penambahan jumlah komisi itu lantaran adanya nomenklatur sejumlah kementerian di kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang dipecah.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, jumlah komisi di DPR akan diumumkan pada Senin (14/10/2024) pekan depan.
"Insya Allah di umumkan Senin. Komposisi masih digodok," ujar Adies Kadir saat dikonfirmasi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan jumlah pasti komisi di DPR nantinya. Dia menegaskan, pimpinan DPR akan terlebih dulu menggelar rapat sebelum menentukan jumlah komisi, selanjutnya menggelar rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus).
"(Jumlahnya) masih digodok ini," katanya.
Berikut susunan komisi di DPR 2024-2029 beserta mitra kerjanya berdasarkan draf yang beredar:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)