Melalui simulasi menggunakan indeks tertentu 0,9, KSPI dan Partai Buruh memperoleh estimasi kenaikan rata-rata nasional sekitar 7,7 persen. Namun, angka tersebut kemudian dijadikan pijakan untuk menetapkan batas bawah usulan sebesar 7,5 persen.
“Secara rata-rata nasional, perhitungannya menghasilkan angka sekitar 7,7 persen. Tetapi karena ada daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari angka nasional, batas bawah usulan kami sesuaikan menjadi 7,5 persen,” kata dia.
Said menambahkan, perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah menjadi alasan KSPI dan Partai Buruh mengusulkan rentang kenaikan, bukan satu angka yang berlaku sama untuk seluruh daerah.
Menurut dia, kondisi perekonomian Jawa Barat tidak dapat disamakan dengan Maluku Utara. Hal serupa juga berlaku untuk kondisi Kabupaten Bekasi yang berbeda dengan Kabupaten Gresik.
Selain upah minimum umum, KSPI dan Partai Buruh juga mendorong penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Mereka menilai upah minimum sektoral harus lebih tinggi dibandingkan upah minimum reguler di wilayah masing-masing.