JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPRSufmi Dasco Ahmad memastikan pelaksanaan rapat kerja (raker) Komisi III DPR bersama pemerintah terkait revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang terjadi saat masa reses sudah mendapat izin dari pimpinan DPR. Izin diberikan sesuai aturan yang berlaku.
"Itu sudah saya cek ada izin pimpinannya," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Rapat itu menyetujui revisi UU MK dibawa ke sidang paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II apakah disetujui menjadi undang-undang atau tidak.
Dasco menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi III DPR dan pemerintah apakah pengesahan revisi UU MK ini dilaksanakan pada masa sidang ini atau berikutnya.
"Masa sidang yang masih panjang ini juga memungkinkan komisi terkait juga berkoordinasi kembali dengan pemerintah, tinggal di sekarang atau masa sidang (berikutnya), kita tunggu aja hasilnya," ujarnya.
Adapun rapat ternyata tidak diketahui seluruh anggota Komisi III DPR. Salah satunya, anggota Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo.