JAKARTA, iNews.id - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Mondardo menyoroti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, khususnya DKI Jakarta. Doni pun menyoroti masih adanya aktivitas perkantoran dan pabrik yang membuat kebijakan tersebut menjadi tak optimal.
Hal itu diungkapkan Doni usai menggelar Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tajuk 'laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19'. Diketahui, sebelum memulai Ratas, Jokowi meminta adanya evaluasi terkait penerapan PSBB di sejumlah wilayah yang sudah mulai berjalan.
"Ada yang positif, namun masih ada yang belum optimal. Yang masih belum optimal ini adalah terkait kegiatan perkantoran dan juga kegiatan pekerjaan di pabrik," katanya seperti dikutip di Youtube Sekretariat Kabinet, Senin (20/4/2020).
Aktivitas tersebut, menurut Doni, mengakibatkan masih banyak masyarakat yang memenuhi moda transportasi untuk menuju kantornya masing-masing. Dia juga menyinggung soal adanya permintaan pembatasan, bahkan pemberhentian sementara moda transportasi selama penerapan PSBB.
Kendati demikian, mantan danjen Kopassus ini mengaku, berdasarkan laporan yang didapat, ternyata Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum bisa mengabulkan permintaan tersebut. "Alasannya para pekerja sebagian besar adalah mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti petugas di rumah sakit, pelayanan-pelayanan pada fasilitas umum sehingga mereka harus tetap bekerja," tuturnya.