"Laporan CELIOS merekomendasikan penggantian indikator ekonomi konvensional dengan happiness index dan planetary boundary. Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari," katanya.
Terkait usulan pajak kekayaan sebesar 1–2 persen bagi orang superkaya yang diklaim dapat menambah penerimaan negara hingga Rp142,2 triliun, Sugiat memperingatkan kebijakan tersebut berisiko memicu pelarian modal dan menekan investasi domestik.
"Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara secara sehat, bukan dengan kebijakan gegabah yang menakutkan para investor," ucapnya.
Gerindra juga membela program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang disorot CELIOS terkait pemotongan Dana Desa. Sugiat menilai penguatan kelembagaan ekonomi lokal merupakan bagian penting untuk mendorong kemandirian finansial masyarakat desa.
Dia turut membantah kritik terhadap penegakan hukum pemerintah dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurutnya, upaya penegakan hukum tidak semestinya langsung dianggap bermuatan politis.