"Menyebut 75 persen responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," tutur dia.
Sugiat juga membela keputusan Prabowo mengevaluasi dan menggeser sejumlah menteri. Menurutnya, perubahan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
"Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar," ujarnya.
Di sektor pertahanan, Sugiat menilai kritik terhadap kebijakan Prabowo dan pelibatan strategisnya menunjukkan ketidakpahaman mengenai pentingnya membangun kekuatan pertahanan nasional. Dia menyebut kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi fondasi agar Indonesia tidak mudah ditekan negara lain.
Sugiat juga menolak rekomendasi CELIOS untuk mengganti indikator ekonomi konvensional dengan indeks kebahagiaan atau happiness index dan planetary boundary. Menurutnya, indikator pembangunan harus tetap memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.