JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Yanto merespons rencana Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia untuk mogok sidang dan menggelar unjuk rasa memprotes ketimpangan tunjangan di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada 22-23 Januari 2026. Dia mengimbau para hakim mengambil cuti untuk mengikuti unjuk rasa.
Yanto menyampaikan MA tak mempersoalkan rencana unjuk rasa FSHA Indonesia yang menuntut kenaikan tunjangan. Menurut dia, unjuk rasa merupakan hak warga negara.
"Ya, jadi kalau demo itu ya namanya demo itu kan hak. Cuman hakim itu pilihan. Jadi hakim itu pilihan dan pengabdian, ya," ujar Yanto di Kantor MA, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Kendati demikian, dia mengingatkan ada mekanisme dalam menyampaikan aspirasi. Terlebih, kata dia, menjadi hakim merupakan pilihan dan pengabdian.
Atas dasar itu, Yanto mengingatkan agar unjuk rasa yang dilakukan para hakim ad hoc tak berdampak terhadap pelayanan publik.
"Jangan mengganggu persidangan, jangan mengganggu pencari keadilan, layanan, ya. Pelayanan publik itu jangan diganggu dengan cara seperti itu, begitu ya, seperti itu," ujar Yanto.