Ketua DPD Partai Golkar Tapteng Buyung Sitompul mengatakan, pengerahan birokrasi tidak hanya melibatkan lurah, namun juga dokter-dokter PTT. Tidak hanya itu terjadi pula intimidasi dari oknum-oknum tertentu.
Menurut Buyung, intimidasi itu juga dialami ketua Bawaslu Tapteng. ”Saya baru bertemu ketua Bawaslu, dia tidak ngantor karena diintimidasi. Bukan hanya dia, saya juga diancam-ancam agar tidak lapor Bawaslu,” katanya.
Buyung menegaskan, jika ASN secara bersamaan melakukan kecurangan, maka hal itu mustahil inisiatif sendiri. Ada upaya komando yang diduga dari pemimpin teratas di birokrasi Tapteng.
Terhadap kecurangan ini sejumlah parpol telah melaporkan ke Bawaslu. Selain Perindo dan Golkar, juga PSI, PKPI, dan Partai Garuda. ”Kami menuntut pemungutan suara ulang di seluruh wilayah, bukan hanya di 11 TPS yang direkomendasikan,” kata dia.