Dia mengatakan, berdasarkan Pasal 151 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pembayaran upah karyawan harus didahulukan, termasuk ketika perusahaan masih memiliki kewajiban kepada kreditur lain, seperti perbankan.
Sementara itu, pembayaran hak pekerja lainnya, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, juga didahulukan dibandingkan kreditur lainnya. Namun, hak-hak tersebut berada di bawah kreditur pemegang jaminan kebendaan atau kreditur separatis, seperti pemegang hak gadai dan hak tanggungan.
"Tetapi kalau untuk upah yang terutang, kedudukannya lebih tinggi daripada hak kreditur separatis, termasuk bank yang memegang jaminan kebendaan," ucap Indah.
Dengan demikian, upah buruh yang belum dibayarkan menempati prioritas tertinggi dalam pembayaran kewajiban perusahaan pailit. Sementara itu, pesangon dan hak pekerja lainnya tetap memiliki kedudukan istimewa, tetapi pembayarannya berada di bawah kreditur pemegang jaminan kebendaan.