JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pembayaran upah atau gaji buruh yang tertunggak harus diutamakan ketika perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, ketika pengadilan memerintahkan kurator menjual aset perusahaan untuk melunasi kewajiban yang tertunda, hasil penjualan tersebut harus digunakan untuk membayar hak-hak pekerja sesuai urutan prioritas dalam ketentuan hukum kepailitan.
"Dalam hukum kepailitan Indonesia, hak-hak pekerja/buruh memiliki kedudukan istimewa (preferen) dalam pembayaran utang perusahaan yang dinyatakan pailit," ujarnya saat dihubungi iNews.id, Minggu (15/11/2026).
Indah menambahkan, terdapat perbedaan tingkat prioritas antara upah yang belum dibayarkan dan hak pekerja lainnya. Upah buruh yang tertunggak memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hak-hak lain, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
"Perlu dibedakan antara upah pekerja yang belum dibayar dan hak pekerja lainnya, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Keduanya memiliki urutan prioritas yang berbeda," kata dia.