JAKARTA, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan banyak tenaga kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang kehilangan hak pilih dalam Pemilu 2024. Sebab, minim informasi mengenai teknis mengurus surat pindah tempat pemungutan suara (TPS) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Banyak pekerja di IKN yang tidak bisa memilih karena tidak tersosialisasi dengan baik untuk mengurus surat pindah memilih ke lokasi kerja mereka di IKN," kata Anggota Tim Pemilu Komnas HAM, Saurlin P Siagian saat konferensi pers 'Catatan Komnas HAM atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024', Rabu (21/2/2024).
Dia mengatakan, KPU juga kurang memperhatikan pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat dan terpencil. Menurutnya, sebanyak 600 orang masyarakat Baduy Luar belum memiliki e-KTP, sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih.
"Kekhususan wilayah masyarakat adat juga menjadi tantangan yang belum mampu diatasi oleh penyelenggara pemilu bagi pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat," ujarnya.
Selain itu, Komnas HAM juga menemukan ratusan tenaga kesehatan dan pasien tidak bisa menggunakan hak pilih karena rumah sakit tidak mempunyai tempat pemungutan suara (TPS) khusus.
"Seluruh rumah sakit tidak memiliki TPS Khusus sehingga ratusan tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak pilih," kata Saurlin.