JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, menyebut restitusi para korban Herry Wirawan yang dibebankan ke negara tidak tepat. Edwin menilai putusan restitusi ini mencederai rasa keadilan di masyarakat.
"Putusan hakim untuk membebankan restitusi kepada Kementerian PPPA kurang tepat. Restitusi itu diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga," kata Edwin di Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurut Edwin, negara bukan pihak ketiga karena tidak ada hubungannya dengan tindakan pelaku. Pihak ketiga menurutnya haruslah yang punya hubungan dengan pelaku.
"Pembayaran restitusi dapat dibebankan dari aset yayasan pelaku. Yayasan seharusnya dibubarkan lebih dahulu. Aset disita dan dijual untuk pembayaran restitusi yang menjadi vonis pengadilan," tutur Edwin.