JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memahami banyak yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penolakan tersebut, menurut dia, karena belum memahami isi dan pasal-pasal yang terkandung di dalam RKUHP.
Yasonna meminta pihak-pihak yang menolak atau merasa ada yang tidak sesuai dalam RKUHP agar membaca lebih dalam setiap pasal yang ada. Penolakan tersebut juga ramai diberitakan semua media dan bahkan viral di media sosial (medsos).
"Itu atas dasar tidak paham saja, misinformasi dan tidak sepenuhnya benar. Bahkan boleh kita mengatakan ada yang sengaja melakukan disinformasi sampai-sampai viral di luar negeri karena informasinya enggak bener karena pemahamannya enggak bener," ujarnya usai menerima pendaftaran kepengurusan baru DPP PDIP di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Yasonna mencontohkan, pasal-pasal di RKUHP yang ramai ditolak itu soal pasal kohabitasi atau kumpul kebo dan pasal mengenai aborsi. Dia mengatakan, mereka yang menolak banyak belum memahami secara mendalam pasal-pasal tersebut.
"Jadi kami akan nanti menjelaskan kepada publik kalau misalnya masih kurang ngerti betul-betul, memang perlu kita bahas beberapa pasal yang kontroversial. Tapi yang pasti saya sampaikan bahwa RUU KUHP sudah dirancang 50 tahun oleh dosen-dosen kami ketika zaman Pak Harto sudah membahas," tuturnya.
Yasonna mengatakan, RKUHP sangat dibutuhkan untuk menggantikan UU KUHP peninggalan kolonial Belanda. Itu artinya, UU tersebut sudah berlaku 150 tahun yang lalu sejak sebelum era kemerdekaan.
"Zaman merdeka saja sudah dipakai 74 tahun, itu sebelum merdeka (sudah dipakai). Sebelumnya dipakai di Belanda, (sekarang) di Belanda sendiri sudah tidak dipakai," ujarnya.