JAKARTA, iNews.id - Hubungan Mahkamah Konsitusi (MK) dengan Presiden dan DPR di beberapa negara bervariasi. Di Rumania dan Ukraina, misalnya, hubungan MK dengan Presiden dan DPR seperti saling menjatuhkan.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono menyebut hubungan atau relasi lembaganya dengan pembentuk undang-undang, yakni Presiden dan DPR, cenderung fluktuatif alias naik turun antara konfrontatif dan kooperatif.
"Relasi Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang itu sebetulnya, apakah konfrontatif atau kooperatif, di kita cenderung fluktuatif, jadi tidak ditemukan betul polanya," katanya dalam seminar daring bertajuk "Dua dekade perkembangan dan dinamika kekuasaan kehakiman" di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Di Indonesia, menurut Fajar, hubungan MK dengan Presiden dan DPR tidak sampai saling melemahkan kewenangan masing-masing. Meskipun pernah terjadi hubungan konfrontatif, misalnya pada 2014, saat kasus suap penanganan sengketa pilkada yang membelit ketua MK saat itu Akil Mochtar, Presiden segera mengeluarkan perppu penyelamatan MK yang kemudian dijadikan undang-undang (UU).
Fajar mengungkapkan, MK membatalkan seluruh undang-undang itu saat ada pihak yang mengajukan pengujian. Sementara hubungan kooperatif terlihat dalam putusan MK mengenai politik, seperti soal partai politik (parpol), Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) serta pelaksanaan pemilu.
"Terkait dengan partai politik, terkait dengan UU MD3 dan seterusnya itu kalau kita cermati bisa dilaksanakan dengan cepat," ujarnya.
Hubungan MK dengan Presiden dan DPR, Fajar mengaku sangat kasuistik tergantung undang-undang yang diputus, padahal putusan MK bersifat final dan mengikat. Dalam ketatanegaraan Indonesia terutama terkait bagaimana kekuasaan kehakiman khususnya MK dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, berakar pada penegakan konstitusi.