JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyiapkan 3 panel hakim untuk menangani sengketa Pilkada 2024. Persidangan perdana mulai digelar pada Januari 2024.
"Jadi kalau misalnya sebanyak perkara, misalnya 200 ya akan dibagi 3, misalnya masing-masing 60 atau 70, mekanismenya ya tidak ada persoalan," kata Ketua MK Suhartoyo kepada wartawan, Senin (9/12/2024).
Adapun bedasarkan penulusuran melalui website MK, dari jumlah keseluruhan permohonan yang masuk, sebanyak 124 perkara diajukan untuk pemilihan bupati dan wakil Bupati, sementara sengketa hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebanyak 33 permohonan.
"Ini kan 45 hari kerja. Lebih fleksibilitasnya lebih panjang dibanding legislatif," sambungnya.
Dia juga memastikan hakim yang mengadili gugatan sengketa pilkada tidak mempunyai konflik kepentingan. Sebab kata Suhartoyo sepanjang ada kepentingan yang berbenturan, perlakuan persidangan sengeketa pilkada akan sama seperti persidangan sengeketa hasil pileg dan pilpres.