JAKARTA, iNews.id – Pemerintah menghapus lima pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarief Hiariej mengatakan, langkah itu sebagai bentuk akomodasi dari pemerintah setelah melakukan dialog publik.
Menurut Edward, kelima pasal tersebut dihapus di dalam draf terbaru RKHUP per 9 November 2022.
“Lima pasal yang dihapus itu adalah, satu, soal advokat curang. Dua, praktik dokter dan dokter gigi. Tiga, penggelandangan. Empat, unggas dan ternak. Lima adalah tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup,” kata dia, Rabu (9/11/2022).
Dia menuturkan, dalam mengakomodasi masukan publik, pemerintah melakukan sejumlah perubahan terhadap draf RKUHP. Perubahan itu, mulai dari penghapusan pasal, reformulasi pasal, penambahan, dan reposisi pasal.
“Ini kami mendapatkan masukan dari masyarakat, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga ada beberapa tulisan dari para akademisi di beberapa di media massa supaya itu sebaiknya di-take out dari RKUHP,” ujarnya.