Budi menjelaskan, para pelaku menjalankan berbagai modus perdagangan orang. Di antaranya merekrut dan mengirim warga negara Indonesia (WNI) ke sejumlah negara untuk dipekerjakan sebagai pekerja seksual maupun pekerja migran yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai perjanjian.
"Perkara yang diungkap meliputi dugaan rekrutmen ataupun perekrutan dan pengiriman Warga Negara Indonesia ke Rusia, Malaysia, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran ke Slovakia yang tidak sesuai perjanjian, eksploitasi anak buah kapal melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan," katanya.
Dari tujuh perkara tersebut, dua kasus telah dinyatakan lengkap atau P21. Sementara satu perkara masih dalam tahap pertama dan empat lainnya masih dalam proses pemberkasan.
Budi menegaskan, penanganan kasus TPPO membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam menuntaskan perkara sekaligus memulihkan kondisi para korban.
"Kita melihat bahwa kerja menuntaskan tentang TPPO bukan hanya tugas kepolisian semata. Ini merupakan sinergi LPSK, BP2MI, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini juga harus hadir bersama-sama dalam penuntasan," ucapnya.
Dia juga menyoroti dampak psikologis yang dialami korban perdagangan orang dan keluarga mereka. Karena itu, pemulihan kondisi psikologis korban harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
"Secara fakta, proses ini memberikan dampak secara psikologis bagi korban dan keluarga. Ini juga menjadikan perhatian, menjadi prioritas bagi stakeholder yang ada untuk memulihkan psikologis baik itu korban maupun keluarga dari dugaan tindak pidana TPPO ini," katanya.