Menurutnya, pengajuan praperadilan yang berulang kali dilakukan Roy tidak terlepas dari proses penanganan perkara oleh Polda Metro Jaya. Dia menyebut jika proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional, Roy tidak akan mengajukan praperadilan.
Di sisi lain, Roy menanggapi pihak turut termohon yang menyinggung bahwa berkas perkara dugaan ijazah Jokowi telah masuk ke pengadilan. Menurut dia, statusnya masih sebagai tersangka selama dakwaan belum dibacakan oleh hakim.
"Berkali-kali saya dengar, berusaha betul, terutama pihak turut termohon tadi menarik-narik ini sudah dakwaan. Dakwaan itu atau orang berubah dari tersangka menjadi terdakwa kalau dia sudah dibacakan surat dakwaannya," kata Roy.
Dia menegaskan, pengiriman berkas perkara ke pengadilan tidak serta-merta mengubah statusnya menjadi terdakwa.
"Kalaupun ternyata misalnya sudah dikirimkan (berkasnya ke pengadilan), kalau belum dibacakan dakwaannya oleh hakim yang akan memutus peradilan itu, statusnya belum berubah, saya masih tersangka, belum jadi terdakwa, itu makanya saya masih bisa mengajukan praperadilan," ucapnya.
Roy juga menyebut ketentuan dalam KUHAP baru memungkinkan pengajuan praperadilan lebih dari sekali. Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
"Praperadilan yang dilakukan itu memang boleh, dalam KUHAP baru, nomor 20 tahun 2025, itu masih bisa dilakukan berkali-kali, sementara ini belum ada aturan atau tidak ada aturan yang ada berapa banyak praperadilan diajukan," tuturnya.