JAKARTA, iNews.id - Peneliti utama politik Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro merespons maraknya rakyat turun ke jalan memprotes kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya aksi rakyat ini akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap demokrasi terutama pemilu yang tak kunjung dibenahi.
"Adanya gerakan seperti ini akumulasi sebenarnya dari rasa kecewa, ketidakpuasan baik soal demokrasi, soal pemilu yang tidak dibenahi juga," kata Siti dalam tayangan iNews Today, Jumat (1/3/2024).
Siti menambahkan, rakyat juga bingung hendak menyampaikan suara ke siapa jika presiden saja menganggap tidak ada masalah dalam pemilu. Rakyat pun turun ke jalan mengadu ke wakilnya di DPR.
"Mau menyampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada yang berhak punya otoritas ternyata dianggap tidak ada masalah, jadi bingung ini mau ke mana, ya sudah ke wakil rakyat," ucapnya.
Dia mengingatkan, gerakan reformasi 1998 terjadi ketika rakyat sudah jengah dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Contoh yang paling mutakhir itu adalah gerakan reformasi tahun 1998 yang sudah jengah dengan korupsi, kolusi dan nepotisme apalagi korupsi saat ini dianggap telah menjadi bencana, kolusi pasti ada, nepotisme apalagi," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, massa yang tergabung dalam Aksi Rakyat untuk Perubahan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/2/2024) siang. Mereka mendesak anggota DPR menggunakan hak angket guna menelisik kejanggalan proses Pemilu 2024.
Sang orator, Lukman Nur Hakim menegaskan, keberadaan massa di depan Gedung DPR untuk meminta keadilan dan kebenaran atas pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kita tidak terjebak dengan penegakan hukum yang formalitas. Kita menuntut kepala negara baik presiden untuk bersikap netral," kata Lukman saat berorasi di atas mobil komando.
Lukman pun mengingatkan kepada pemimpin bangsa untuk tidak berbuat zalim kepada rakyat.