JAKARTA, iNews.id - Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merangkul Google untuk mengajak masyarakat mengenal lebih jauh budaya serta sejarah Indonesia melalui Google Arts and Culture menuai sorotan. Kemdikbud pun diminta transparan dan akuntabel dalam setiap program mereka.
Kemdikbud sebelumnya telah menuai kontroversi setelah merangkul layanan streaming asal Amerika Serikat, Netflix, dalam program Belajar dari Rumah (BDR) di tengah pandemi Covid-19. Kemdikbud dikecam karena Netflix tak tunduk pada hukum Indonesia serta tidak membayar pajak.
Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mengatakan, Kemdikbud perlu menjelaskan mekanisme kerja sama dengan Google yang menghadirkan Google Arts Project. Penjelasan itu terutama menyangkut transparansi anggaran yang dikucurkan bagi perusahaan asing dalam kerja sama tersebut.
"Kita tidak tahu mekanisme dan tendernya seperti apa? Tetapi, hal ini harus diperhatikan. Memang betul di masa Covid-19, kita butuh kolaborasi, gotong-royong, tetapi cara-cara Kemdikbud itu harus tepat. Jangan sampai anggaran negara ini dan anggaran pendidikan tersebar ke sana ke mari. Harus transparan dan akuntabel," ujar Doni di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Dia menyayangkan pernyataan Kemdikbud yang secara langsung menyebut perusahaan asing, seperti Netflix dan Google diajak untuk bekerja sama dalam program pendidikan di tengah pandemi Covid-19, yang seharusnya tidak pantas disebutkan. Di sisi lain, Kemdikbud tidak menyebutkan mekanisme pengunaan anggaran dalam kerja sama tersebut.