JAKARTA, iNews.id - Setara Institute meminta pemerintah mengambil sikap hati-hati terkait nasib Warga Negara Indonesia (WNI) eks anggota kelompok ISIS di Suriah. Dibutuhkan langkah komprehensif dan strategi menyeluruh mengenai keberadaan mereka karena hal ini menyangkut keamann nasional.
Ketua Setara Institute Hendardi menuturkan, ketergesa-gesaan dalam masalah ini jelas merupakan pendekatan yang tidak tepat. Apalagi disinyalir beberapa di antara mereka merupakan eks kombatan yang pernah bertempur sebagai tantara ISIS dan secara ideologis berwatak keras.
Dia menjelaskan, meski pun sejauh ini belum ada kesepakatan internasional mengenai bagaimana memperlakukan eks anggota dan simpatisan ISIS, pemerintah harus realistis dan, cepat atau lambat, mesti mengambil sikap. Pemerintah harus segera menyusun rencana kontingensi (contingency plan) dan strategi yang menyeluruh mengenai keberadaan eks anggota dan simpatan ISIS asal Indonesia.
”Setara Institute mengusulkan agar Indonesia memprakarsai dan menggalang kesepakatan internasional tentang nasib eks anggota, kombatan, dan simpatisan ISIS. Kerja sama internasional dibutuhkan karena ISIS dan ekstremisme-kekerasan serupa ISIS merupakan ancaman global. Apalagi di tingkat domestik, begitu banyak negara, tak terkecuali Indonesia, menghadapi ancaman kelompok ekstrem yang hingga kini masih eksis,” kata Hendardi melalui keterangan tertulis, Jumat (7/2/2020).
Menurut Hendardi, otoritas Kurdi yang membawahi kamp tahanan eks ISIS di Suriah, sudah sejak lama mendesak negara-negara untuk mengambil dan memulangkan orang-orang yang berasal dari negara masing-masing. Otoritas Kurdi menyatakan bahwa keberadaan mereka hanya menjadi beban bagi mereka, bukan hanya sosial-ekonomi, tapi juga keamanan. Namun, belum ada respons memadai dari dunia internasional.