Tok! Komisi II DPR Setujui PKPU Pilkada, Akomodasi Putusan MK

Jonathan Simanjuntak
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam RDP terkait pengesahan PKPU pilkada. (Foto: DPR/YouTube)

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan perkara tersebut dibacakan pada Selasa (20/8/2024).

Putusan itu memungkinkan partai atau gabungan parpol bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi di DPRD. Dengan catatan, memenuhi presentase 6,5 hingga 10 persen suara sah dari daftar pemilih tetap (DPT) sesuai wilayah tertentu.

Selain itu, MK juga mengeluarkan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024. Putusan itu menetapkan batas minimal calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun serta calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wali kota 25 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
18 jam lalu

Komisi I DPR Usul RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas, Atur AI

20 jam lalu

PDIP Ingatkan Polemik Masa Lalu Tak Terulang dalam Pemilihan Pengganti Gibran

23 jam lalu

DPR Didesak Buka Riwayat Ijazah Para Anggota Dewan, Dasco: Datanya Bisa Dilihat di KPU

23 jam lalu

Gibran Mundur dari Wapres, Pimpinan DPR Pastikan Hak Menyatakan Pendapat Selesai

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal