Dia juga meminta hakim tunggal praperadilan menerima dan mengabulkan permohonan Tom Lembong untuk seluruhnya. Selain itu menerbitkan penetapan tersangka Tom Lembong tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
"Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh termohon berkaitan penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak saj dan tidak mengikat secara hukum. Memerintahkan termohon melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum pemohon sesuai harkat dan martabat Pemohon," kata Ari.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan penetapan tersangka Tom Lembong tidak ada kaitannya dengan motif politik. Penyidik telah mempunyai bukti yang cukup dalam menetapkan tersangka.
"Untuk kasus Tom Lembong, kami sama sekali tidak memiliki maksud politik apa pun," kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR yang digelar di Jakarta, Rabu (13/11/2024).