Dalam operasi penanganan karhutla, Panglima TNI bertugas mengerahkan personel untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemadaman dan patroli kawasan hutan. Umi menyebut sanksi juga harus diberikan kepada oknum prajurit yang terbukti terlibat dalam pembiaran atau persekongkolan terkait karhutla.
Kapolri bertanggung jawab mengerahkan personel kepolisian untuk mendukung operasi pemadaman, meningkatkan patroli, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Kepala BNPB bertugas menjalankan fungsi komando dan koordinasi, memberikan dukungan pendanaan, serta menyiagakan peralatan darat dan udara untuk daerah terdampak. BNPB juga bekerja sama dengan TNI, Polri, dan masyarakat dalam mendukung pemulihan sosial-ekonomi pascabencana.
Umi menekankan dukungan informasi juga menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bertugas memberikan informasi mengenai titik panas, sebaran asap, serta tren cuaca dan musim untuk mendukung operasi pemadaman.
Badan Informasi Geospasial bertanggung jawab menyediakan dan memperbarui peta dasar serta peta tematik. Data citra satelit, kata dia, juga diperlukan untuk memantau lokasi kebakaran dan mempercepat penanggulangannya.