Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab mengerahkan sumber daya dan peralatan, termasuk mendukung pengelolaan air serta pembuatan sekat kanal untuk pembasahan lahan.
Menteri Perhubungan bertugas memprioritaskan dukungan layanan penerbangan bagi operasi pemadaman dan modifikasi cuaca. Sementara itu, kementerian yang menangani komunikasi dan digital bertugas memantau pemberitaan media massa agar informasi mengenai karhutla tetap berimbang.
Menurut Umi, WALHI berpendapat pembagian tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Dia mengatakan pengawasan berkala, pencegahan dengan target terukur, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar dinilai penting agar penanganan karhutla tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga.