SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghapus denda keterlambatan pelaporan kelahiran. Kebijakan baru tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Mei 2023.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji, mengatakan, penghapusan denda administrasi itu berdasarkan Instruksi wali Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2022.
“Penghapusan sanksi administratif ini berupa denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan terhadap peristiwa kelahiran, kelahiran WNI di luar negeri, dan atau kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang,” kata Agus, Selasa (3/1/2023).
Dia memastikan, penghapusan sanksi administratif ini untuk mendorong warga Surabaya agar segera melaporkan kelahiran putra-putri mereka dan mendapatkan akta kelahiran. Menurutnya, mungkin sebelumnya warga tidak sempat melaporkan kelahiran putra-putri mereka karena memiliki kesibukan.
“Saat ini sanksi denda telah dihapus. Jadi, ayo segera melaporkan kejadian kelahiran putra-putrinya,” ujarnya.