Modus mereka yakni membuat pengajuan permohonan rencana kebutuhan ANFRA yang peruntukannya bukan untuk kepentingan STKIP Bima. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi para terlapor.
Setelah dilakukan audit internal terhadap keuangan STKIP Bima, ditemukan adanya selisih/perbedaan besaran penggunaan keuangan yang terjadi yakni sekitar Rp12 miliar lebih. Atas hasil audit independen ditemukan dana milik STKIP Bima yg tdk dapat di pertanggungjawaban sebesar Rp19 miliar lebih.
“Dari hasil rekomendasi gelar perkara tanggal 3 Juni 2021 terhadap para terlapor maka mereka para terduga ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di rutan Polda NTB," katanya dikutip dari portal resmi Polda NTB, Sabtu (19/6/2021).