Kemnaker Minta Perusahaan Padat Karya Buat Kesepakatan dengan Karyawan soal Upah dan Waktu Kerja

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginstruksikan kepada perusahaan padat karya berorientasi ekspor membuat kesepakatan dengan pekerja perihal penyesuaian waktu kerja dan pengupahan. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023. 

Pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengawas ketenagakerjaan yang ada di pusat dan daerah memiliki kewajiban hingga memastikan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja perihal waktu kerja dan pengupahan.

Baca Juga

WIKA Garap Proyek RSUP Dr Sardjito, Nilai Kontrak Capai Rp917,9 Miliar 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang menjelaskan, kesepakatan menyangkut penyesuaian waktu kerja, penyesuaian besaran upah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tidak melebihi dari yang ditetapkan dalam Permenaker tersebut

”Pengusaha wajib mencatatkan kesepakatan kepada dinas ketenagakerjaan di kabupaten/kota dan ditembuskan kepada dinas ketenagakerjaan tingkat provinsi dan Kemnaker,” ujar Haiyani dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/3/2023).

Baca Juga

Wow, Padat Karya di Bantul Mampu Serap 12.000 Pekerja

Hariyani menambahkan, kebijakan tersebut memberikan ruang kepada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global untuk melakukan penyesuaian upah dengan ketentuan bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang diterima.  

Adapun, kebijakan penyesuaian upah tidak berlaku sebagai dasar perhitungan iuran dan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Program Padat Karya di Bantul Fokus Entaskan Kemiskinan dan Pengangguran

“Pengaturan penyesuaian waktu kerja dan pengupahan hanya dapat berlaku berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dengan pekerja atau buruh,” tuturnya.