Kaleidoskop 2021 Pajak: Diwarnai Pro-kontra, UU HPP Disahkan

Draf RUU HPP yang sudah mengeliminasi pemberlakuan PPN untuk sembako, layanan pendidikan dan kesshatan tertentu itu, kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. RUU HPP trrsebut kemudian disahkan menjadi UU HPP yang kemudian diserahkan ke Preaiden Jokowi untuk ditandatangani.

UU yang terdiri dari 9 bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. 

Sedangkan tujuan dibentuknya UU ini adalah untuk: 

• meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi,
• mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,
• mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta
• meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

Adapun ruang Lingkup Pajak Penghasilan (PPh):

• Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.

• Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi OP pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00.