Anggota DPR Kritik Vonis Tom Lembong, Minta Penegak Hukum Tak Tebang Pilih Kasus Korupsi

Baca Juga

Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Denda Rp750 Juta

Atas dasar itu, Rudianto kerap mewanti-wanti lembaga penegak hukum agar tak terkesan menarget orang dalam tangani kasus korupsi. Dia menegaskan, penanganan kasus korupsi harus dilandasi motif hukum, bukan politik.

Dengan menjunjung asas pemberantasan korupsi yang berlandas hukum, dia meyakini polemik vonis Tom Lembong tak akan sebesar ini. 

Baca Juga

Tom Lembong Angkat Tangan Terborgol usai Divonis 4,5 Tahun Penjara

Menurutnya, kesan tebang pilih bisa memunculkan beragam persepsi di kalangan umum. Salah satunya, kata dia, penanganan perkara Tom Lembong bukan murni penegakan hukum melainkan didasarkan motif dendam politik.

"Tapi kalau dianggap tebang pilih, maka akan memunculkan persepsi beragam. Salah satu persepsinya adalah ini motifnya bukan motif hukum, itu dendam politiklah dan sebagainya," ucap Rudianto.

Dia tak ingin penegakan hukum di Indonesia dianggap upaya mencari-cari kesalahan pihak tertentu.

"Karena menegakkan hukum itu bukan mencari-cari kesalahan, tapi menemukan kesalahan, boleh. Mencari-cari kesalahan tidak boleh. Itu hukumnya seperti itu," tutur dia.