Bawaslu Ungkap 6 Provinsi Rawan Terjadi Politisasi SARA, Ada Jakarta hingga DIY

Baca Juga

Bawaslu Harap KPU Lebih Terbuka saat Pendaftaran Capres-Cawapres

Lolly menjelaskan, kekerasan berbasis SARA merupakan muara dari berbagai indikator politisasi SARA, yakni kampanye di media sosial, kampanye tempat umum, dan penolakan calon berbasis SARA.

“Artinya, penolakan calon berbasis SARA kalau terjadi itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan berbasis SARA,” katanya.

Baca Juga

Bawaslu Tindak Alat Peraga sebelum Kampanye: Kalau Ada Simbol Coblos dengan Paku itu Dilarang

Lolly menyebutkan, provokasi di media sosial menjadi modus kekerasan berbasis SARA tertinggi baik di provinsi mau pun Kabupaten atau Kota. Kedua adalah provokasi online, serta bentrok antarkelompok dan kerusuhan warga.

Dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mencegah politisasi SARA dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kominfo, Dewan Pers, platform media sosial, dan media massa lainnya. Serta Kerja sama dengan para pihak seperti TNI-Polri dan BIN untuk mengidentifikasi gejala dan mencegah berkembangnya politisasi SARA.

Baca Juga

Bawaslu Sosialisasi Pelanggaran Pemilu 2024 ke Kantor DPD Partai Perindo Jakut

Editor: Rizky Agustian