Bunyi Aturan Lengkap Bandara IMIP Berstatus Internasional sejak Agustus 2025

JAKARTA, iNews.id - Bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) ternyata telah berstatus internasional sejak 8 Agustus 2025. Berikut bunyi aturan lengkapnya.

Aturan itu, tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 38 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Bandar Udara Yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung Dari dan/atau ke Luar Negeri.

Baca Juga

China Tegas Akan Melawan Sistem Rudal Golden Dome AS, Ini Alasannya

Bunyi Aturan Lengkap Bandara IMIP Berstatus Internasional

Pertama: Menetapkan beberapa bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/ atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, sebagai berikut: 

1. Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Bandar Udara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara
3. Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Baca Juga

Terungkap! Bandara IMIP Sudah Layani Penerbangan Internasional sejak 8 Agustus 2025

Kedua: Penerbangan langsung dari dan/ atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diperuntukkan bagi kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau angkutan udara bukan niaga dalam rangka:

1. medical evacuation
2. penanganan bencana; dan/atau 
3. pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Baca Juga

Purbaya Akui Kekosongan Petugas Bea Cukai di Bandara IMIP: Mungkin Ada Kesalahan Kebijakan

Ketiga: Penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri; dan 
2. berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, setiap pelaksanaan penerbangan langsung dari dan/ atau ke luar negeri