Eksepsi Gazalba Saleh Dikabulkan, KPK Laporkan Hakim PN Jakpus ke KY dan MA 

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Hakim tersebut menyidangkan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh.

Pelaporan itu setelah Hakim PN Jakpus mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Gazalba Saleh. Tak hanya itu, hakim juga memerintahkan agar Gazalba Saleh dikeluarkan dari tahanan KPK. KPK mencium adanya kejanggalan atas diterimanya eksepsi Gazalba Saleh tersebut.

Baca Juga

8 Miliarder Dunia yang Membeli Ribuan Hektare Tanah untuk Jadi Hutan

"Kalau soal bau-bau anyir semua orang bisa menciumnya. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi yang kerjanya memang mencium," kata Ketua KPK, Nawawi Pomolango di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).

Nawawi mengaku telah mengadukan hal tersebut ke Komisi Yudisial (KY). Namun demikian, Nawawi masih belum bisa menyampaikan secara rinci aduan itu.

Baca Juga

KPK Apresiasi Putusan Verzet PT DKI terkait Perkara Gazalba Saleh

"Kita bukan lagi akan mengadu, kita sudah mengadu. Kita masih akan menunggu. Saya juga nanti, untung diingatkan tadi, saya akan meminta dulu penjelasan dari protokol kami kalau sudah ada respons bagaimana terhadap laporan pengaduan yang kami layangkan terhadap Komisi Yudisial dan Badan Pengawas," sambungnya.

Baca Juga

PT DKI Terima Banding KPK, Perintahkan Sidang Gazalba Saleh Dilanjutkan

Meski demikian, Nawawi sempat menyebut draf aduan itu berkaitan dengan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang dinilai mengarahkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk mengikuti putusan tersebut. Sehingga, kata dia, hal itu bisa ditelaah apakah termasuk pelanggaran etik atau tidak.

"Terima atau banding. Itu saja pak. Mengingatkan tentang hak-hak para pihak, bukan menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan tetapi oleh majelis hakim terkesan sudahlah penuhi saja syarat administrasi baru diajukan kembali. Itu bagi kami satu bentuk pelanggaran kode etik," katanya.

Baca Juga

Eksepsi Gazalba Saleh Diterima Hakim, Pimpinan KPK: Bentuk Inkonsistensi

Sebelumnya, KPK mengapresiasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan perlawanan hukum atau verzet atas putusan Gazalba Saleh. KPK mengaku memiliki pandangan yang sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam perkara lainnya, KPK tidak diperlukan syarat surat pendelegasiaan dalam menyidangkan perkara. Hal ini jauh berbeda dengan persidangan yang berjalan dengan terdakwa Gazalba.

"Bagaimana mungkin ada prosedur yang berbeda di dalam perkara lain ada persyaratan tentang surat pendelegasian segala macam," tutur Nawawi.

Editor: Faieq Hidayat