Hukuman Bupati Langkat Terbit Rencana Disunat, KPK Ajukan Kasasi

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Jaksa KPK mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis banding terdakwa kasus korupsi dan Bupati Langkat non-aktif, Terbit Rencana Perangin Angin. Kasasi diajukan karena KPK menilai hakim keliru menyunat vonis Terbit Rencana dari 9 tahun menjadi 7,5 tahun.

"Tim Jaksa ajukan kasasi karena majelis hakim salah menerapkan hukum dalam hal beberapa isi pertimbangan putusan majelis hakim tingkat banding belum memenuhi rasa keadilan untuk lamanya masa pidana," ujar juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (21/2/2023). 

Baca Juga

Apa Itu Rubicon? Pusat Operasi Drone Rusia yang Rayakan Kesuksesan 10.000 Serangan ke Ukraina

Ali mengatakan ada juga barang-barang bukti berupa uang yang seharusnya dirampas negara berdasarkan fakta hukum. 

"Adanya beberapa barang bukti signifikan berupa uang yang seharusnya berdasarkan fakta hukum harus dirampas untuk negara," kata Ali.