Kaleidoskop 2023, Putusan MK: Kemunduran Demokrasi dan Dinasti Jokowi

Dinasti Jokowi

Handesblatt menyatakan Jokowi tengah berupaya untuk membangun dinasti politik. Kondisi itu pun dianggap sebagai pembangunan politik yang sangat problematis.

Selain Gibran, putra Jokowi Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI dalam waktu 2 hati. Dia tidak melalui pendidikan pengkaderan partai, dan langsung menduduki jabatan tertinggi partai. Sedangkan menantu Jokowi, Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan, Sumatera Utara. 

“Fakta bahwa Gibran yang berusia 36 tahun akan segera mengambil peran sentral di tingkat nasional berkat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi,” tulis Handelsblatt.

Bukan hanya media asing Handelsblatt saja menilai kesalahan langkah politik Jokowi dalam memimpin negara demokrasi. Time media asal Amerika Serikat juga melirik gaya Jokowi yang sudah tidak sehat di era puncak kariernya sebagai seorang Presiden.

Time menyebut Jokowi telah mencoreng citra baiknya sebagai sang pendobrak demokrasi. Jokowi malah kembali membangun dinasti politik yang mematikan demokrasi.

“Jika kita melihat analisis yang lebih luas mengenai 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, yang telah menunjukkan kemunduran demokrasi yang nyata,” kata dosen senior spesialis politik Indonesia, Australia’s Murdoch University, Ian Wilson dikutip dari Time.

Namun Presiden Jokowi membantah membangun dinasti politik. Pesta demokrasi yang menilai adalah rakyat.

Jokowi menekankan bahwa dalam kontestasi pemilu masyarakat menjadi pemegang kendali yang menentukan siapa calon yang akan terpilih.

“Dalam pemilihan pun baik di pilkada, pemilihan wali kota, pemilihan bupati pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi,” kata Jokowi.

Editor: Faieq Hidayat