Kasus Minyak Babi Ayam Widuran Tak Cukup Hanya Minta Maaf, Publik Tuntut Proses Hukum

Baca Juga

Heboh Ayam Goreng Widuran Solo Pakai Bahan Tidak Halal, Ini Kata Kemenag

Tak hanya pihak restoran yang menjadi sorotan. Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan setempat juga dinilai lalai, karena gagal melakukan pengawasan menyeluruh. Menurut FKBI, Pemkot Solo pun patut dipertanyakan komitmennya dalam melindungi warga, jika selama ini hanya fokus pada pemungutan PAD tanpa kontrol atas kualitas dan kehalalan produk.

Masalah Sistemik

Baca Juga

Ayam Goreng Widuran Solo Minta Maaf usai Viral Jual Makanan Tak Halal

Kasus Ayam Widuran membuka kotak Pandora yang lebih besar. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul pula temuan sembilan merek makanan ringan bersertifikat halal yang ternyata tidak halal. Fenomena ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam sistem pengawasan produk halal di Indonesia.

"Kita harus melihat kasus ini secara holistik, bukan mikro. Ini cermin dari lemahnya sistem pre-market dan post-market surveillance," kata Tulus.

Lebih dalam lagi, FKBI menyoroti regulasi soal self-declaration yang diizinkan dalam UU Cipta Kerja, terutama bagi pelaku usaha skala UMKM. Model ini dianggap sangat rentan disalahgunakan, karena minim kontrol dan rawan manipulasi.

"Self declaration itu sangat lemah dari sisi perlindungan konsumen, apalagi di era digital seperti sekarang. Masyarakat bisa dengan mudah tertipu oleh label halal yang ternyata semu," ujar Tulus.

FKBI mendesak MUI dan Badan Penjamin Produk Halal (BPPH) untuk turun tangan dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Tak hanya itu, perlu juga dilakukan audit menyeluruh terhadap proses sertifikasi halal, serta peninjauan ulang terhadap ketentuan self-declaration yang justru membuka celah besar terhadap pelanggaran.

Editor: Dani M Dahwilani