Kejagung Geledah Kemenhut, Diduga terkait Kasus Korupsi yang Disetop KPK

"Penerbitan SP3 ini sudah melalui upaya optimal dalam penyidikan yang panjang," sambungnya. 

Dalam perkara tersebut, disangkakan pasal kerugian negara dan suap. Menurut Budi, Badan Pengawas Keuangan (BPK) tidak bisa menghitung kerugian keuangan negara. 

"Dalam surat BPK disampaikan bahwa KN tidak bisa dihitung karena tambang yang belum dikelola tidak tercatat sebagai keuangan negara/daerah, termasuk tambang yang dikelola perusahaan swasta tidak masuk dalam lingkup keuangan negara," ujarnya.

Editor: Reza Fajri