KPK Harap Program Kartu Prakerja Diperbaiki Sesuai Rekomendasi

Raka Dwi Novianto ยท Minggu, 12 Juli 2020 - 11:33:00 WIB
KPK Harap Program Kartu Prakerja Diperbaiki Sesuai Rekomendasi
Komisi Pemberantasan Korups (KPK). (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan 4 aspek terkait perbaikan program Kartu Prakerja. Lembaga antirasuah tersebut berharap perbaikan program Kartu Prakerja sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi perbaikan program Kartu Prakerja secara menyeluruh. "KPK berharap program Kartu Prakerja diperbaiki secara menyeluruh sesuai rekomendasi kami sebelum kembali dijalankan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (12/7/2020).

KPK, menurut Ipi, menemukan permasalahan terkait 4 aspek dalam tata laksana program yang perlu diperbaiki sebelum dilanjutkan yakni pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan dan pelaksanaan program. Rekomendasi tersebut telah dipaparkan dan disampaikan kepada Menko Perekonomian Arilangga Hartarto.

"Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, program ini kemudian diubah menjadi semi-bantuan sosial sehingga dari sisi regulasi perlu disesuaikan," tuturnya.

Secara umum Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-poin rekomendasi KPK. Saat ini proses selanjutnya dalam pembahasan Kemenko Perekomonian yang akan menyusun peraturan menteri koordinator (Permenko) baru.

"KPK terlibat memberikan masukan terhadap draf Permenko tersebut dan berharap teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko," katanya.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan agar menghentikan sementara program Kartu Prakerja gelombang ke-4 sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan untuk kelanjutan program. Penghentian sementara itu terkait permasalahan pada 4 aspek tata laksana program Kartu Prakerja,

KPK juga merekomendasikan agar pengembalian implementasi program ke Kementerian yang relevan yaitu Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) karena ketersediaan infrastruktur.

Editor : Djibril Muhammad